Penerapan reformasi birokrasi di bidang anggaran manajemen dianggap tidak memiliki sistem terstruktur. Dalam pemerintah daerah, hal ini ditandai dengan transparansi yang rendah dan akuntabilitas dalam sistem penganggaran lokal. Sistem manajemen keuangan yang mana masih kontradiktif dengan tujuan pemerintahan yang baik membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam semua bidang pemerintahan. Munculnya e-budgeting secara tidak langsung menjadi bukti pemanfaatan program e-government di Indonesia. Trasnparansi dan partisipasi masyarakat diharapkan mendukung pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam kualitas pelayanan publik.
Analisis tingkat keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah (Studi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (Doctoral dissertationUniversitas Gadjah Mada. Yoppy, J. transparansi Dana Desa , Mina, R., & Fality, F. Keterbukaan informasi publik terhadap penggunaan dana desa sebagai upaya transparansi pengelolaan keuangan desa.
Putriana, D. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif Anggaran Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Masa Pandemik Covid-19 Dalam Perspektif Islam. (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG). Adawiyah, R. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).
Revealed By: Universitas Negeri Padang
Himawan, Y. R. Analisis pengaruh penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di bpjs ketenagakerjaan. Muktamarisa, S. Pengaruh edukasi publik terhadap pembentukan citra lembaga pemerintahan (Issue November). University of Indonesia.
Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 16(2), 218–230. Selanjutnya untuk renaksi Akuntabilitas Pemerintahan Desa (3 indikator) dan transparansi sistem anggaran daerah (2 indikator) semuanya tercapai one hundred pc. Untuk renaksi open data kontrak tercapai 40% dan renaksi peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu bidang pelayanan kesehatan pada salah satu indikator tercapai 50%. Knowledge Sector Initiative (KSI) mendukung pembuat kebijakan di Indonesia untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dengan menggunakan penelitian, information, dalam membuat analisis yang lebih baik. KSI bekerja dengan penyedia hasil penelitian dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas penelitian dan memperkuat relevansinya sehingga dapat digunakan untuk mendukung penyusunan kebijakan. KSI juga bekerja untuk meminda peraturan dan praktik yang mendukung penelitian berkualitas dan membuat penggunaan bukti dalam penyusunan kebijakan menjadi lebih mudah.
Pengelolaan arsip bernilai historis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di era keterbukaan informasi. Al-Maqtabah, Jurnal Komunikasi dan Informasi Perpustakaan, 12(1). Putririnda, Vanda Indhiaura. “Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Program Studi Akuntansi,” n.d., sixteen.
Indonesia’s Readiness To Hold Out Rehabilitation For Narcotics Abusers Considered From A Finances Perspective
Kristiyanto, E. N. Urgensi keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(2), 231–244. Istiqoriyah, L., & Lolytasari.
Audit gender tidak lain merupakan bagian dari audit sosial dalam arti yang lebih luas. Anggaran Gender telah berperan dalam perbaikan statistik dan indikator ketika anggaran berhasil dipadukan dengan sistem anggaran kinerja. Lebih dari satu dekade, banyak negara termasuk Indonesia telah memperkenalkan perubahan-perubahan terhadap sisitem-sistem pengganggaran yang mencakup pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk menilai dampak-dampak kegiatan pemerintah. Misalnya Pemerintah Ruanda menggabungkan enter dari konsultan gender finances pengganggaran kinerja. Huwae, K.
Karim, R. A. Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan. PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi, 2(1), 39–49. Kegiatan Seknas FITRA mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Paparan dan diskusi di ruang ini merupakan rangkaian kegiatan setelah tim OGP internasional tersebut diajak berkeliling oleh Kang Yoto untuk melihat langsung berbagai pelaksanaan implementasi renaksi OGP di gedung Pemkab Bojonegoro.
Efficiency And Transparency In Village Fund Budget For Buluh Perindu Bumdes Administration At Baru Semerah Village
Penganggaran Partisipatif dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat, Buletin APBN, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Edisi 20, Vol.